Implementasi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2015 di Kantor Pelayanan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Batu)”

Pembangunan nasional pada dasarnya dilakukan oleh seluruh masyarakat dan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Dalam proses pembangunan tersebut pemerintah memerlukan dana untuk membiayai pembelanjaan negara yang semakin lama semakin bertambah besar. Hal ini berarti semua pembelanjaan negara harus dibiayai dari pendapatan negara, dalam hal ini adalah penerimaan pajak. Guna menunjang penerimaan pajak negara, pemerintah selalu mengeluarkan regulasi kebijakan-kebijakan baru, dimana salah satunya adalah penghapusan sanksi administrasi sesuai PMK 91 Tahun 2015. Diterapkannya Penghapusan Sanksi Administrasi untuk mendorong Wajib Pajak agar bersedia melaporkan SPT, membayar dan menyetor pajak sesuai dengan yang seharusnya, dan melakukan pembetulan SPT (Surat Pemberitahuan). Penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif ini mencoba memahami dan menggali bagaimana Implementasi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Batu melalui wawancara kepada aparatur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Batu. Penelitian ini menggunakan analisis model Miles, M.B., & Huberman,A.M hingga hasil penelitian dapat disimpulkan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Implementasi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2015 di Kantor Pelayanan Pajak dan (2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung implementasi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses Implementasi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Batu telah berjalan. Contoh dalam aspek komunikasi, sosialisasi kebijakan telah terlaksana dengan baik. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Batu telah memiliki sumber daya manusia, sumber daya sarana dan prasarana, serta anggaran yang cukup untuk mendukung kelancaran dilaksanakannya program. Dalam penelitian ini juga menunjukkan kecenderungan sikap pelaksana program kegiatan atau disposisi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Batudalam pelaksanaan Implementasi Program belum optimal.Disisi lain, terdapat faktor pendukung kebijakan, diantaranya terdapat landasan hukum yang jelas, komunikasi antar aktor yang jelas, serta adanya sumber dana yang mendukung. Namun pelaksanaan ini terhambat oleh keterbatasan personil, kurangnya pengetahuan masyarakat dalam bidang perpajakan, dan kurangnya sosialisasi tentang penghapusan sanksi administrasi sesuai PMK 91 Tahun 2015 kepada masyarakat